Sehingga UMKM sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang utama. Oleh karena itu, data-data terkait UMKM tampaknya selalu menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis bagi para otoritas kebijakan ekonomi dan keuangan di Indonesia dalam mendorong dan mengembangkan perekonomian di tingkat nasional maupun daerah.
Salah satu kebijakan strategis yang selama ini dilakukan dan terus akan dilaksanakan otoritas terkait, otoritas fiskal (Kemenkeu), moneter (BI), dan otoritas jasa keuangan (OJK) yakni kebijakan di sektor perkreditan dalam berbagai bentuk dan skhemanya. Dalam literatur kebijakan tersebut dikenal sebagai kebijakan kredit kecil (small credit policy).
Kebijakan tersebut prinsipnya dilaksanakan berdasarkan mekanisme pasar dengan target dan arahan tertentu dari otoritas maupun berdasarkan mekanisme regulasi tertentu yang ditetapkan otoritas melalui instrument-instrumen kebijakan khusus dalam bentuk subsidi, baik dari sisi kuantitas maupun harga (suku bunga), serta target-target kredit sektoral yang diprioritaskan.
Berbagai jenis kebijakan kredit kecil tersebut telah dilaksanakan di Indonesia, sejak zaman Orba hingga kini dengan berbagai macam variasinya sesuai kondisi yang dihadapi. Kinerja dan efektivitas kebijakan kredit kecil tersebut dari waktu ke waktu terus berkembang, meskipun beberapa pihak kritis menganggap masih belum sesuai harapan.
Sehingga berarti harus terus menerus dibenahi dan disempurnakan agar kebijakan kredit kecil tersebut seoptimal mungkin dapat dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya bagi para pelaku UMKM khususnya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan jargon-jargon politik saat tertentu saja.
