FAJAR, MAKASSAR– Penurunan angka stunting merupakan salah satu atensi Pemerintah Pusat hingga ke daerah. Untuk memaksimalkan program penanganan stunting, Pemkot Makassar menggandeng BPKP Sulsel untuk membantu perencanaan penganggaran yang efisien.
Harapannya, jika angka stunting bisa turun berbarengan dengan penurunan angka kemiskinan.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro, berkomitmen menekan angka stunting dan kemiskinan di Makassar.
Ia mengaku mencoba melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan program sektor penanganan stunting dan kemiskinan di Makassar. Dia berharap program itu sampai kepada masyarakat. Sehingga, kemiskinan dapat ditekan dan angka stunting bisa turun
“Evaluasi perencanaan ini dilakukan pada awal tahun. Tujuannya, untuk melihat apakah ada sinkronisasi antar dinas dan sektor lainnya terkait program tersebut. Tentunya, program ini harus menuju satu konvergensi bahwa stunting turun, kemiskinan juga surut. Sehingga, semua program mampu menjawab,” kata dia, Jumat 1 Maret 2024.
Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto menuturkan, pemkot sangat memperhatikan masalah stunting dan kemiskinan. Namun semua ada prosedur dan SOP-nya. Sebab, terkadang kontrol dan realisasi ada yang bias, meski tidak ada unsur kesengajaan.
Sehingga, dengan adanya BPKP, dianggap mampu memberikan jalan yang lebih praktis, efektif dan perencanaan anggaran untuk Pemkot. ”Kita bersyukur karena hingga hari ini semangat kita seperti itu. Membuat birokrat efektif, efisien, dan transparan,” jelasnya. (wid/lin)
