Ngajib yakin, BPJS Kesehatan dan Polri akan sama-sama menggencarkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui konten di media sosial, agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat Makassar.
“Kasat Intel juga sudah menyampaikan bahwa selama ini sebenarnya implementasi kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu syarat penerbitan SKCK di Polrestabes Makassar sudah terimplementasi pada November, pasca terbitnya Perpol pada Oktober,” ujarnya.
Sejak implementasi, Polrestabes Makassar selalu memberi edukasi agar pemohonan SKCK yang belum memiliki kepesertaan JKN aktif selalu diarahkan untuk mengurusnya terlebih dahulu. (ams)
