MAKASSAR, FAJAR–Selama ini daerah hanya menerapkan bantuan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sulselbar. Belum ada subsidi bunga pinjaman untuk menumbuhkan UMKM.
Pun kalau ada, perlu manajemen yang baik agar kebijakannya bisa berjalan optimal. Apalagi, bagi UMKM, modal menjadi penentu sekira 60 persen dalam usaha itu.
“Rata-rata memang UMKM kita itu masih sangat tergantung dengan modal,” urai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki DEA, kemarin.
Dia melihat peluang subsidi bunga pinjaman bank oleh daerah ini masih cukup sulit di Sulsel. Alasannya, anggaran daerah masih terbatas. “Ndak ada, mana pemda punya uang, tahun anggaran lalu saja, defisit Sulsel,” sebut Marsuki.
Solusi yang bisa diberikan adalah modal operasional dengan bunga rendah. “Modal usaha ini tentu di modal kerja, dan rata-rata biasanya, kan, bunganya cukup tinggi dibanding yang lain,” jelasnya.
Sehingga menurutnya pemerintah juga memiliki kewajiban untuk bisa memberi subsidi sekaligus bisa memastikan ini tepat sasaran, tak hanya menganggarkan saja.
Peran dinas-dinas tekait berkaitan dengan UMKM, ini harus mampu memberikan juga informasi yang akurat kepada pihak bank, UMKM mana yang potensial bisa membayar kembali dan bisa meningkatkan kapasitas mereka.
“UMKM ini, kan, masih beragam. Ada yang produktif, ada yang potensial, ada yang juga, ya, antara hidup dan mati. Bank juga karena ini dana berisiko, ya, bagaimanapun risikonya ditanggung bank, bukan oleh pemerintah. Pemerintah cuma bantu subsidi, misal 15 persen kemudian disubsidi 6 persen, kan, bisa 9 persen,” ujarnya.
