Dari beberapa poin manifesto yang diserukan oleh berbagai civitas akademika dan guru besar yang menyuarakan suaranya, di antaranya adalah menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi, bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu, dan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.
Kendati seolah tenggelam dalam kerja akademik di ruang kelas, seminar, laboratorium, tumpukan buku, menulis gagasan di ujung pena tetapi civitas akademika, kehadiran cerdik pandai untuk tetap mengawal kehidupan demokrasi, kodrat, dan muruah kedaulatan tetap di tangan rakyat serta terpanggil memulihkan demokrasi yang terkoyak. Indonesia saat ini seperti kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbuatan kuasa, nihil etika, yang menggerus keluhuran budaya dan kesejatian moral bangsa. Jika para intelektual dan cendekia tidak turun melihat realitas sosial berarti demokrasi kita sudah mati.
Semoga masyarakat dan elemen bangsa secara bersama, mewujudkan iklim demokrasi sehat dan bermartabat untuk memastikan Pemilu berjalan jujur dan aman. Semoga testimoni Forum Dosen dapat menjadi inspirasi dan menyatukan langkah dan tindakan, agar rezim yang sementara berkuasa mendengar jeritan intelektual dari kampus. Bahkan Amran Razak dalam diskusi Forum Dosen Sulsel dan juga pentolan reformasi di masanya menjabat WR 3 Unhas, dalam testimoni akhir diskusi dan deklarasi: Jangan sampai terjadi lagi REFORMASI JILID DUA karena aroma ketidakpercayaan warga kampus dan intelektual kepada penguasa saat ini! Jawabnya ada sama hati nurani penguasa? (*)
