FAJAR, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel tetap punya plan B untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk saat hari pemilihan tiba. Termasuk upaya memindahkan TPS.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah. Kata dia, rencana itu sudah ada sejak pertama kali berembuk mengenai pendirian TPS. Sehingga, jika memang ada potensi banjir dan sebagainya, TPS bisa dipindahkan.
”TPS sudah dibuat plan A ada B. Kalau kondisi cuaca di hari H tidak memungkinkan ya pakai plan B. Tapi nanti kita bisa lihat validitas menurut BMKG, paling akurat H-3,” ujarnya, Selasa, 6 Februari.
Plan A yang dimaksud Hasbullah, semua titik koordinat TPS sudah dilaporkan dengan mempertimbangkan kondisi itu. Namun titik itu masih dikhawatirkan bakal terjadi banjir, maka akan bergeser ke Plan B.
”Jadi tiga hari terakhir kami update terus kondisi cuaca melalui BMKG. Makanya, mitigasinya kami buat dari sekarang, termasuk distribusi logistik,” imbuhnya.
Sementara Komisioner KPU Sulsel Divisi Logistik, Marzuki Kadir mengatakan, meski itu ada potensi dipindahkan, namun sebelum didirikan, lokasi TPS sudah dipastikan bebas dari banjir.
”Sebelum dibangun, lokasi TPS itu sudah ditinjau dulu dan dipastikan tidak kena banjir. Karena KPPS yang kami merekrut dari situ, kan luar desa tidak bisa,” ujarnya.
Namun begitu, sekalipun warga tahu persis lokasi yang bakal dijadikan TPS bebas dari jangkauan cuaca buruk, tetapi kemungkinan terjadi tetap saja ada. Sehingga, jika TPS harus dipindahkan, maka harus ada kesepakatan bersama.
”Tetapi kalau tiba-tiba kena banjir atau cuaca buruk, harus ada persetujuan dulu dari pihak Bawaslu, saksi partai, DPD, dan KPPS. Jadu itu memungkinkan untuk dipindahkan,” terangnya.
Hal ini juga sebenarnya menjadi salah satu permintaan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Dia berharap, KPU sudah mempertimbangkan betul titik TPS agar terhindar dari berbagai potensi bencana akibat cuaca.
”Kami harap begitu. Asumsi banjir lebih bagus kita masukkan sebagai variabel untuk menentukan lokasi. Artinya, lebih bagus cari tempat yang tidak rawan banjir,” ujarnya.
Bahkan Danny menegaskan, Pemkot Makassar siap meminjamkan sekolah sebagai lokasi TPS. Sebab pada hari pemungutan suara, semua proses belajar mengajar diliburkan.
”Kami perkenankan juga KPU memakai sekolah-sekolah yang ada di dekat situ. Pokoknya Sekolah yang tidak terkena dengan banjir, supaya proses pemilihan berjalan baik,” kata Danny.
Tidak Ada Biaya Tambahan
Berkaitan dengan antisipasi tersebut, KPU Sulsel menegaskan potensi pemindahan bisa saja dilakukan. Itu juga tidak butuh waktu lama, karena jumlah KPPS banyak.
”Makanya tadi kami perkirakan di H-3, pada masa tenang itu. Karena kan pemindahan tidak lama, apalagi SDM kita juga kan banyak. Paling cuma pindahkan logistiknya saja,” kata Hasbullah.
Namun begitu, jika pemindahan TPS dilakukan, maka tidak akan ada biaya tambahan. Itu disampaikan oleh Komisioner KPU Sulsel Divisi Logistik, Marzuki Kadir.
”Kalau memang harus dipindahkan, tidak akan ada lagi biaya tambahan. Jadi tinggal diangkut saja barang-barangnya untuk dipindahkan. Karena dalam pos anggarannya itu tidak tercantum untuk pemindahan dan pembangunan TPS baru,” jelasnya.
Marzuki juga mengatakan, untuk membangun setiap TPS, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,5 juta. Namun itu sudah komplit dengan peralatan Sirekap untuk menginput penghitungan suara.
”Untuk satu TPS itu biaya yang dialokasikan untuk pembangunannya sekitar Rp2,5 juta. Tetapi itu sudah termasuk dengan alat scan Sirekapnya,” kata dia.
Dengan begitu, jika jumlah ini dikalikan dengan total TPS di Sulsel sebanyak 26.357, maka biaya yang dibutuhkan menyentuh angka Rp65,89 miliar. ”Jadi semuanya sudah diproses masing-masing satker. Kalau jumlah TPS ada 26.357,” kata dia.
Bawaslu Perketat Pengawasan
Dalam upaya memaksimalkan tingkat keamanan di TPS, Bawaslu Sulsel sudah merancang skema pengamanan di TPS. Termasuk dengan memberikan edukasi kepada KPPS agar tetap awas dan teliti dalam menjalankan tugasnya.
”Kami akan mengawasi itu dengan maksimal. Makanya kami juga sering ke daerah untuk memberikan bimbingan teknis kepada KPPS terkait upaya pengawasan di TPS nanti,” kata Humas Bawaslu Sulsel, Alamsyah.
Kemudian, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di hari pemilihan, mereka sudah intens membangun komunikasi dengan pihak keamanan dan semua yang terkait di lokasi. ”Kami memaksimalkan koordinasi dan komunikasi di lapangan, supaya Kamtibmas tetap terjaga dengan baik. Kan banyak pihak yang terlibat membantu kami juga,” lanjutnya.
Bahkan Alamsyah mengatakan, dalam upaya mewujudkan Pemilu damai dan berkualitas, pihaknya sudah membentuk tim lapangan untuk melakukan pengawasan. Termasuk potensi terjadinya politik uang.
Sehingga, Bawaslu sudah punya personel untuk mengawal setiap agenda kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu. Termasuk juga membentuk tim patroli pada masa tenang. ”Ada tim yang di lapangan. Mereka terus bergerak untuk melakukan pengawasan. Begitu juga di masa tenang, biasanya malam jelang pencoblosan kan ada yang bagi-bagi uang, itu sudah ada tim patroli yang mengawasi,” jelasnya. (wid/*)
