FAJAR, MAKASSAR- Suara keprihatinan dari kampus terhadap situasi demokrasi di tanah air meluas. Terakhir, dilontarkan guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas). Sebelumnya, guru besar dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI) menyampaikan petisi untuk memulihkan kondisi demokrasi. Setelah Unhas, dewan profesor Universitas Padjajaran Bandung juga akan menyampaikan petisi serupa.
Di Unhas, deklarasi dipimpin Guru Besar Fakultas Teknik Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo. Dia membacakan deklarasi bergerak untuk menyelamatkan demokrasi yang berisi empat poin, di halaman Gedung Rektorat Unhas, Jumat, 2 Februari.
Triyatni mengatakan, pernyataan sikap dilakukan Forum Guru Besar dan Dosen Unhas setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional. Maka Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Makassar mengeluarkan pernyataan sikap Forum Guru Besar mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi. Termasuk mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Ketua Dewan Kehormatan Universitas – Dewan Profesor Unhas Prof Amran Razak mengemukakan, pernyataan sikap ini atas keprihatinan atas demokrasi Indonesia hari ini. “Ini menandakan bahwa kami-kami dari kampus ini menjaga peradaban dunia. Pertama, menjaga
demokrasi,” ujar Amran Razak.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) juga menyampaikan ajakan untuk memulihkan kondisi demokrasi. Puluhan guru besar itu membacakan seruan kebangsaan bertajuk Genderang UI Bertalu Kembali di kampus mereka di Depok, Jumat, 2 Februari.
“Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan,” kata Ketua DGB UI Prof Harkristuti Harkrisnowo.
Dalam tataran pembangunan, pihaknya juga menilai banyak yang keluar dari ketentuan. Pembangunan, lanjutnya, dilakukan tanpa adanya akal budi dan di bawah kendali nafsu.
Dari Padang, Sumatera Barat, sekitar seratus civitas academica Universitas Andalas (Unand) menyuarakan aspirasi mereka lewat Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa di depan Convention Hall Unand. Tak sekadar berbicara, juga diutarakan berbentuk puisi bentuk protes terhadap sepak terjang Presiden Joko Widodo yang dinilai terlalu dalam mencemplungkan diri dalam dinamika Pilpres dan Pemilu 2024.
Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priyanto menuturkan sikap forum guru besar dan dosen Unhas ini patut diapresiasi. Sikap ini menunjukkan derajat keberpihakan institusi pendidikan tinggi pada ancaman sikap penguasa yang semakin anti-demokrasi.
Apalagi Unhas sebagai representasi perguruan tinggi terbesar di KTI, sikap moral seperti ini secara simbolik memberi dampak yang luas. Bahwa gerakan-gerakan moral perguruan tinggi yang mendorong demokrasi tidaklah hanya milik kawasan tertentu. “Semestinya pimpinan universitas mengambil posisi negarawan, sikap high-politics,” ucapnya.
Tak Mewakili Unhas
Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa mengatakan terkait petisi guru besar dan dosen Unhas tidak mewakili institusi. “Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Swt dan diberi kekuatan untuk selalu menjadi insan akademis yang bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengabdi untuk bangsa dan negara,” jelas Jamaluddin Jompa. (mum-edo/dir)
