FAJAR, MAKASSAR– Pemkot Makassar banyak menggaungkan Pemilu damai. Ini dilakukan melalui berbagai OPD, seperti Diskominfo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Plt Kadiskominfo Kota Makassar Ismawaty Nur menekankan, pihaknya fokus untuk mengkampanyekan Pemilu damai di momen Car Free Day.Tetapi agenda ini juga dibarengi dengan ajakan kepada masyarakat untuk tidak golput dan menjadi pemilih yang cerdas.
”Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga merayakan semangat demokrasi. Kami ingin setiap warga Makassar menjadi pemilih cerdas, menggunakan hak pilihnya dengan bijak, serta menghormati pilihan orang lain,” ungkapnya, Minggu, 28 Januari.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga menggandeng sejumlah organisasi jurnalis, untuk menyerukan pentingnya menghindari penyebaran informasi hoax dan konten negatif. ”Ayo jadikan Pemilu sebagai ajang pemilihan yang beradab. Hindari penyebaran berita palsu yang bisa merusak tatanan demokrasi kita,” lanjutnya.
Dia mengimbau agar masyarakat menelusuri latar belakang, pendidikan, aktivitas sosial, serta visi misi para calon. Serta Mendorong untuk memilih pemimpin dengan program yang jelas dan terukur.
”Harapannya, ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu, serta memilih dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Pemilu di Makassar akan berjalan damai, demokratis, dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk masa depan bangsa,” harapnya.
Selain Pemilu damai, Diskominfo juga mengajak milenial untuk menggunakan hak pilihnya. Dia harus memastikan suara milenial terdengar dengan baik, untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik.
”Meningkatnya jumlah pemilih muda pada Pemilu 2024, kami merasa perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum, khususnya pemilih muda,” ucapnya.
Kata Ismawaty, momentum Pemilu ini menjadi kesempatan istimewa bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas. ”Sehingga hasil positif lima tahun ke depan bisa dinikmati seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Sementara DP3A, mereka menggandeng KPU Kota Makassar untuk mengimbau masyarakat aktif menyalurkan hak pilihnya. Kegiatan ini juga melibatkan jejaring organisasi/lembaga masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak, penggiat demokrasi, shelter warga, serta Forum Anak Makassar.
Kadis P3A Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan, ada enam poin yang menjadi pokok kampanye mereka. Mulai mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS, Mengajak masyarakat menyalurkan hak pilihnya dengan bebas tanpa intimidasi. Lalu mengajak masyarakat menolak politik uang dan melaporkan kecurangan politik uang.
Selanjutnya, mengajak perempuan untuk berpartisipasi aktif dan berani menyuarakan hak politiknya sebagai bentuk keberdayaan. Mengajak warga untuk speak up pada lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak, jika mengalami atau mengetahui tindak kekerasan berbasis gender.
Terakhir, mereka mengajak masyarakat dan calon/tim/partai peserta Pemilu, agar tidak mengikutsertakan anak pada kegiatan kampanye Pemilu yang tidak memiliki hak pilih. Itu dianggap sebagai bentuk kelangsungan perlindungan anak dalam program “Jagai Anakta”
”Kami bagi brosur tentang pentingnya memilih, layanan perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), pelibatan maskot KPU, dan menyiapkan layanan konsultasi untuk warga tentang Pemilu, layanan konsultasi hukum, dan layanan konseling,” kata dia.
Dia berharap, melalui Dinas PPPA Kota Makassar, kegiatan ini dapat mendorong adanya tambahan pengetahuan bagi masyarakat Makassar tentang layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. ”Tentunya juga seputar pengetahuan mengenai pentingnya menyalurkan hak pilih pada Pemilu 2024,” tutupnya.
Pakar politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla mengatakan, Pemilu damai menjadi hal yang paling penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi gejolak berlebihan pasca pelaksanaan berlangsung, khususnya saat hasil pencoblosan keluar.
Kata dia, Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin. Itu adalah fasilitas yang muncul dalam proses demokrasi. Sehingga, pemimpin tidak diturunkan seperti dinasti kerajaan, tetapi lewat proses pemungutan suara.
”Inti dari demokrasi itu pemilihan berjalan aman dan damai. Jadi kalau ada gesekan, konflik, kekerasan atau pengrusakan fasilitas publik, itu bukan bagian dari demokrasi. Itu yang harus dihindari Parpol, politisi, maupun masyarakat sendiri,” ungkapnya.
Namun begitu, kata dia, mungkin juga ada prevalensi politik yang dipengaruhi faktor sosiologis, budaya, nilai dan figur. Itu sebabnya masyarakat berbeda dalam menentukan pilihan. Namun hal yang paling penting, sikap saling menghargai terkait pilihan masing-masing harus dijunjung tinggi.
”Masyarakat perlu mencerna baik-baik informasi yang beredar. Jangan sampai tergerus hoax dan sentimen karena kabar yang tidak bisa bertanggung jawab. Termasuk juga politik identitas. Namun hal itu tidak perlu sampai pada sikap ekstrem, menyudutkan, apalagi menyinggung dengan sentimen politik.
”Masalah integritas juga terganggu money politic. Sehingga masyarakat jangan memilih karena uang, itu merendahkan derajat sendiri. Politik itu sakral dan punya nilai kemanusiaan yang tinggi. Intinya, gunakan akal sehat saat memilih. Agar terwujud Pemilu yang luber, jujur, adil, berintegritas dan bermartabat,” harapnya. (wid)
