Hal ini menandakan bahwa tanpa perlu menjadi partai politik atau terikat pada afiliasi partai tertentu, Muhammadiyah tetap mampu menjadi kekuatan politik yang signifikan. Muhammadiyah dapat memainkan peran penting dalam politik kebangsaan sebagai penjaga moral dan pendukung setia bangsa.
Sikapi Pemilu
Muhammadiyah menganggap politik sebagai bagian dari urusan muamalah duniawiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah memilih jalur politik yang bersifat kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pandangan ini berbeda dengan perspektif integralistik atau utopis yang menganggap bahwa politik memiliki kesamaan dan kesejajaran dengan Islam.
Juga berbeda dengan pandangan sekuler yang memisahkan urusan politik sebagai bagian dari urusan dunia dan menyatakan bahwa politik harus dipisahkan dari urusan agama. Sebagai organisasi yang modern, reformis, dan moderat, Muhammadiyah memandang tidak adanya ajaran politik yang detail, tunggal dan konkret dalam Islam termasuk mengenai sistem kekuasaan.
Menghadapi Pemilu 2024, Muhammadiyah juga menegaskan akan posisinya sebagai organisasi yang netral. Hal ini berdasarkan hasil konsolidasi nasional yang diselenggarakan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada November 2023. Oleh karenanya, untuk mencegah Muhammadiyah terlibat secara langsung dalam politik praktis, dilakukan penonaktifan sementara pimpinan di semua tingkatan organisasi serta amal usaha Muhammadiyah yang terlibat dalam pemilihan legislatif atau menjadi bagian dari tim pendukung calon presiden dan calon wakil presiden.
