FAJAR, MAKASSAR – Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, pemilih perempuan pada Pemilu 2024 sebanyak 102,58 juta atau 50 persen dari total jumlah pemilih.
Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting terhadap arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan. Ini adalah sebuah pilihan yang perlu ditentukan pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang.
Direktur SPAK Indonesia, Maria Kresentia menegaskan, kenyataan menunjukkan bahwa suara perempuan sangat berharga menjadi pintu masuk perjuangan terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lain.
”Karenanya, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dengan dukungan Bawaslu RI menyerukan, Perempuan jangan takut membuat pilihan yang benar!” tegasnya, Jumat, 19 Januari.
Dia menjelaskan, pilihan yang benar adalah calon akan memajukan Indonesia dengan memastikan keberagaman sebagai kekayaan Indonesia yang merupakan identitas bangsa. Membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lain di seluruh daerah di Indonesia.
Mereka harus berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor . Itu akan menghantar seluruh daerah di Indonesia menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional
”Jangan berpikir apalah arti satu suara, karena setiap suara penting untuk masa depan Indonesia, berharga untuk masa depan negeri kita. Jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun. Waspada! Jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara,” tegasnya.
Menurutnya, politik uang bisa dilakukan untuk Membeli kekebalan hukum agar penyelenggara Pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan.
Praktik politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi akan menghasilkan pemimpin yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya, dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.
”Mereka yang terpilih karena politik uang, biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Uang negara yang dikelolanya, berpotensi dikorupsi untuk kepentingan pemodal atau kepentingan pribadi, sebagai mengganti uang yang telah digunakan membiayai pemenangannya,” kata dia.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati meminta, agar mempelajari latar belakang calon sebelum menentukan pilihan. Sebab perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan.
”Pelajari dengan teliti calon pemimpin mu. Tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejak, visi-misi dan program kerjanya, serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Karena Indonesia akan tertinggal, bila perempuan tidak ikut serta dalam proses bernegara dan berbangsa,” tegasnya.
Dia menghimbau, agar memastikan calon pilihan tidak memiliki latar belakang, pernah terindikasi korupsi, atau kerap berperilaku koruptif. Bukan tidak mungkin, dia akan mengambil hak warganya, baik melalui kebijakan yang atau praktik korupsi lainnya.
”Calon ini bisa tidak peduli dengan tugas dan kewajibannya, kalau terindikasi pernah melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya. Karena bila calon melecehkan kelompok-kelompok ini, mereka tidak menghargai kehidupan,” tegasnya.
Termasuk juga diskriminatif (mengedepankan SARA). Karena diskriminasi dinilai bertentangan dengan UUD’45 dan Pancasila. ”Diskriminasi akan memecah belah Indonesia, karena memicu konflik-konflik berkepanjangan,” tutupnya. (wid)
