Oleh: M Iqbal S Suhaeb*
Petani di Sulsel relatif lebih sejahtera dibandingkan rata-rata petani secara keseluruhan nasional. Terutama yang bergerak di luar tanaman pangan.
Dalam suatu pertemuan awal 2024 bersama Aryanto Kepala BPS Sulsel, kami berbicara panjang lebar tentang pembangunan di Sulsel. Menarik berdialog dengan penanggung jawab data resmi pemerintah. Analisis berkembang berdasarkan data dan informasi yang tersedia.
Bukan hanya sekedar opini maupun politisasi data sesuai kebutuhan. Memotret pencapaian Sulsel pada tahun sebelumnya hingga prediksi terhadap prospek ekonomi 2024 menjadi fokus perhatian obrolan kami. Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada PDRB Sulsel masih sangat dominan sekitar 23 persen.
Ini memengaruhi rumusan kebijakan pemerintah. Sulsel yang saat ini di bawah komando Pj Gubernur Bahtiar merumuskan kebijakan pembangunan, yang tentu berdasarkan data dan kondisi lapangan (evidence based policy) dan bukan hanya sekedar opini (opinion based). Pendekatan evidence based policy ini mulai dikembangkan di Eropa khususnya Inggris pada masa PM Tony Blair.
Perdana Menteri dari Partai Buruh tersebut terpilih pada 1997, mengembangkan konsep EBP dengan slogannya “what matters is what works”. Menarik melihat konflik PM dengan monarki pada serial di Netflix The Crown. Pj Gubernur Sulsel memperkenalkan slogan Sulsel Baru, menggunakan pola EBP dengan prioritas pembangunan berfokus pada sektor pertanian.
Pertanian di daerah Sulsel sudah sejak dahulu menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat. Pendekatan pembangunan pada sektor pertanian memerlukan perhatian khusus mengingat beberapa karakteristik khusus dari produk-produk pertanian.
Cepat Rusak
Karena sifat alamiahnya, sebagian besar produk pertanian bersifat cepat rusak. Daya tahannya hanya hitungan hari. Hanya beberapa produk pertanian yang bisa bertahan lebih dari sebulan tanpa perlakuan khusus. Melalui kebijakan Sulsel Baru dikembangkan produk unggulan, antara lain pisang, utamanya jenis cavendis. Jenis pisang yang sangat digemari, bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia.
Kenapa pisang menjadi prioritas? Tentu atas dasar EBP. Budaya masyarakat Sulsel sangat lekat dengan pisang. Baik sebagai makanan pokok, sampingan, camilan, hingga berbagai jenis olahan makanan berbahan pisang. Bukan hanya soal budaya, tetapi tentu juga untuk meningkatkan daya saing. Produk seperti jeruk, lengkeng, apel dan lainnya susah bagi Sulsel untuk bersaing. Mengingat China dengan pertanian yang maju dan sangat modern mengembangkan produk-produk tersebut hingga ratusan ribu ha. Pisang merupakan tanaman tropis tidak cocok pada wilayah dengan empat musim.
Bagaimana mengatasi komoditas yang cepat rusak (perishable), menjaga agar produk segera tiba di konsumen, agar harga tidak jatuh dan komoditas akan rusak, pemerintah telah bekerja sama dengan pembeli (offtaker) yang akan menjemput komoditas tersebut. Offtaker menjamin harga dan juga agar produk tidak rusak sebelum sampai ke konsumen. Offtaker tersebut bukan asal-asalan, tetapi pelaku yang selama ini bermain bukan hanya tingkat lokal atau domestik, tetapi skala internasional.
Tidak seperti produk industri atau produk lainnya yang dengan mudah diproduksi sepanjang tahun, dominan produk pertanian membutuhkan waktu berproduksi. Ada waktu-waktu tertentu bisa melimpah dan pada waktu lain tidak ada sama sekali. Dalam kebijakan Sulsel Baru dipilih beberapa komoditas yang bisa berproduksi sepanjang tahun, seperti pisang, nanas, sukun. dan lain-lain.
Sekali tanam akan berproduksi dalam waktu lama dan bisa diatur waktu tanam dan panen seperti halnya pisang. Untuk pembiayaan awal, atau selama tanaman belum berproduksi, Pemprov Sulsel menggenjot pendanaan yang berasal dari perbankan. Pola KUR (kredit usaha rakyat) yang dikelola oleh perbankan selama ini masih banyak yang kurang tersalurkan. KUR dengan bunga yang sangat rendah karena mendapat subsidi pemerintah.
Pemprov Sulsel melalui bank Himbara dan juga Bank Sulselbar menyederhanakan dan memudahkan petani mengakses KUR. Bahkan khusus Bank Sulselbar yang merupakan bank terkecil telah menyiapkan satu triliun rupiah untuk tahun ini. Tanpa imbauan yang terus menerus (moral solution) dari pemerintah dan kepercayaan yang tinggi pada usaha tani akan sulit bagi petani mendapatkan modal usaha (bankable).
Untuk pengangkutan, dalam RPJP Sulsel yang saat ini sementara disusun, salah satu yang menjadi perhatian kebijakan Sulsel Baru adalah memperbanyak pelabuhan komoditas di sekitar pantai timur Sulsel.
Nilai Tukar
Tingkat kesejahteraan petani oleh BPS dihitung berdasarkan angka NTP (nilai tukar petani). NTP diukur dalam persentase yang membandingkan angka indeks harga yang diterima oleh petani dengan yang dibayar oleh petani.
Publikasi BPS November 2023 memperlihatkan NTP Sulsel sebesar 113,74 atau lebih kecil dari rata-rata NTP nasional sebesar 116,73. Angka ini untuk sektor pertanian secara keseluruhan semua profesi petani, mulai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, nelayan, hingga pembudidayaan ikan. Namun jika melihat NTP secara lebih rinci hasilnya sangat berbeda.
NTP pada petani tanaman pangan yang di bawah rata-rata nasional, yakni Sulsel sebesar 108,4 dan nasional 113,92. NTP pada profesi petani lainnya semua di atas rata-rata nasional. Petani hortikultura dengan 122,27 di atas rata-rata nasional sebesar 116,49. Demikian juga petani peternak sebesar 108,15 di atas nasional yang hanya 101,06. Nelayan Sulsel juga lebih bagus secara nasional yakni sebesar 111,03 dibanding nasional yang hanya 103,52.
Berdasarkan angka NTP tersebut petani di Sulsel relatif lebih sejahtera dibandingkan rata-rata petani secara keseluruhan nasional, terutama petani yang bergerak di luar tanaman pangan. Artinya strategi memprioritaskan komoditas hortikultura seperti pisang, sukun, nangka, nanas, dan lainnya cocok untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.
Untuk perikanan, dicanangkan program apartemen ikan untuk memperbanyak terumbu karang bagi habitat ikan, demikian pula program budidaya ikan melalui program ribuan kolam bioflok. Petani di sektor peternakan juga tidak terlupakan melalui program sejuta inseminasi buatan (IB) untuk meningkatkan populasi ternak utamanya sapi dan kambing.
Dalam mewujudkan berbagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel melalui pertanian terus disinergikan dengan program prioritas nasional pada Kementrian Pertanian. APBD Sulsel yang hanya sekitar 10 triliun rupiah tentu sangat terbatas. Optimalisasi sumber pembiayaan melalui APBN sangat diharapkan, demikian pula dana perbankan dan peran serta sektor swasta.
Semoga apa yang menjadi harapan para pemangku kepentingan termuat dalam rancangan RPJP Sulsel 2025-2045 dengan visi “Sulsel Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan” dapat terealisasikan. Panjang umur Dr Bahtiar Baharuddin, Pj Gubernur Sulsel. (*/zuk)
*Economist, Planner
