FAJAR, JENEPONTO– Pasar menjadi salah satu inkubator perputaran ekonomi. Hal tersebut mesti didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Hal berbeda yang di dapati di Pasar Karisa Jeneponto, dimana pada pasar tersebut banyak pedagang yang gulung tikar akibat pembeli yang kurang sebab infrastruktur pasar yang terbengkalai dan pedagang yang tidak tertata.
Pedagang Baju di Pasar Karisa, Verawita Majid menuturkan bahwa ia telah lama berjuang di pasar tersebut, namun setelah kebakaran dan lokasi penjualan dipindahkan terjadi perubahan yang sangat signifikan dari berbagai aspek.
“Kita sepi pembeli, jadi banyak pedagang yang gulung tikar. Kita merasa sangat terpuruk saat sudah kebakaran, kita sepi pembeli, pedagang pasar sangat menjerit dan sangat sedih,” ujarnya.
Kata dia, hingga saat ini tidak ada pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada hanya ada pembiaran. Hal itu terlihat dari tidak adanya penataan dan pengawasan yang dilakukan sehingga banyak pedagang yang berjualan di luar dipinggir jalan sehingga itu memengaruhi tingkat kunjungan pembeli.
“Jadi tidak ada kejelasan kapan dibangun kembali. Pendapatan kita sangat menurun, kita hanya bisa bertahan hidup saja disini, 95 persen anggaran untuk sehari-hari digunakan dari modal,” terangnya.
Kata dia, saat ini ada sekitar 600 pedagang pakaian dan beberapa pedagang lainnya yang ada di pasar tersebut yang turut berdampak dan sekarang merupakan kondisi paling terparah. “Dulu pernah corona tetapi tidak separah ini, saat bangunan masih bagus, sekarang parah sekali kondisinya,” tuturnya.
Dia berharap agar ada solusi bagaimana minatnya masyarakat besar kesini berbelanja, yaitu bagaimana ditata terlebih dahulu pedagangnya baru dibangun infrastruktur.
“Jadi itu harapan kita agar bagaimana pasar ini kembali ramai dan kita bisa mendapatkan penghasilan yang bagus lagi,” ujarnya.
Ketua Pembina Asosiasi Pasar Karisa, Syamsuddin mengharapkan agar ada pembenahan infrastruktur pasar yang segera dilakukan. Yang paling utama adalah bagaimana menata pedagangnya.
“Kami harapkan pasar dibangun kembali ditempat yang sudah terbakar atau tempat semula, lalu penjual yang berjualan di pinggir jalan ditertibkan dimasukkan lagi utamanya pedagang ikan dan sayur,” paparnya.
Anggota DPR RI periode 2014–2019, Mukhtar Tompo menuturkan bahwa pasar ini merupakan denyut nadi kehidupan masyarakat. Maka dari itu ia dan Pj Bupati Jeneponto akan melakukan ikhtiar dan langkah-langkah khusus untuk menjawab harapan masyarakat Jeneponto.
“Terkait hal-hal teknis akan dilakukan bupati dan untuk melakukan pengawalan kebijakan di tingkat nasional, saya akan melakukan itu intinya bagaimana mewujudkan harapan masyarakat,” katanya.
Bahkan kata dia setelah bertemu pedagang pada 31 Desember 2023 setelah diundang oleh pedagang ke sana untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka.
“Tanggal 2 Januari 2024 saya dipanggil oleh Pak Menteri Perdagangan ke Jakarta nah dalam kesempatan ini saya sampaikan dan memperlihatkan foto-foto, video, dan lain-lain terkait kondisi pasar itu, dan alhamdulillah direspon baik dan diminta segera mengajukan proposal untuk direalisasikan pembangunannya, jadi saya tidak mengeluarkan janji di mulut, tetap langsung berbuat,” terangnya.
Ia menuturkan bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar pedagang mendapatkan kenyamanan saat berjualan di pasar tersebut.
“Asosiasi pedagang menyurat pribadi ke saya minta dibantu membangun pasar, saya melihat mereka bertahan di pasar ini untuk bertahan hidup, dan sudah empat tahun menunggu tidak ada pasar yang dibangun,” papar Mukhtar Tompo.
Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto, Junaedi menuturkan bahwa pasar itu menjadi salah sentra atau epicentrum ekonomi daerah makanya pasar itu harus ditata harus diperbaiki. Agar bagaimana pedagang dan pembeli merasa nyaman di dalamnya.
Kemudian akan ada manfaat ekonomi untuk pemerintah daerah yang juga bisa didapatkan melalui pajak dan retribusi dari aktivitas keberadaan pasar. “Oleh karena itu saya kira apa yang pedagang sampaikan kepada kami dalam hal ini pemerintah daerah ini menjadi masukan untuk selanjutnya kami akan tindaklanjuti berkoordinasi menyampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya saat menerima Aspirasi Asosiasi Perdagangan Pasar Karisa, di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Minggu, 7 Januari.
Ia mengakui bahwa pembangunan pasar ini harus ada bantuan dari pemerintah pusat sebab memang dari sisi kapasitas fiskal daerah untuk mewujudkan pembangunan sebuah pasar akan kewalahan di Jeneponto dari segi anggara.
“Sebagai gambaran bahwa kita ini di Jeneponto termasuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Jadi untuk membiayai pembangunan pasar seperti itu dengan alokasi anggaran yang begitu besar, saya kira kita butuh dukungan-dukungan dari berbagai pihak apalagi kalau misalnya ada toko-toko dari Jeneponto yang bisa membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan mimpi para asosiasi pedagang pasar tersebut, saya kira itu akan lebih baik,” tuturnya.
Kemudian terkait dengan penertiban pedagang yang menjadi salah satu keluhan dari pedagang. Menyikapi itu iya tidak mau berpolemik lebih awal tentang penertiban tersebut.
“Yang pasti bahwa saya sudah menerima mendapatkan aspirasi dari mereka saya sampaikan tadi bahwa saya juga tentunya akan menerima aspirasi dari pedagang-pedagang lain, tetapi saya komitmen bahwa yang terpenting bagi saya adalah bagaimana menjalankan aturan-aturan yang ada, saya kira setiap pasar sudah ada aturan-aturan terkait penempatan dan penataan pedagang itu sudah dalam bentuk regulasi internal pasar tersebut itu yang akan kami kembalikan seperti itu,” paparnya.
“Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mengawal pembangunan pasar ini supaya bisa segera tuntas,” lanjutnya. (sae)
