JAKARTA, FAJAR – Ada pihak yang bisa saja diuntungkan bansos. Terutama kubu pemerintah.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi isu panas yang mendapat sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan penundaan itu hanya sementara hingga pemilu selesai.
”Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos, Red) kita tunda sampai pemilu (selesai, Red),” kata Muhaimin di Jakarta, kemarin.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai penyaluran bansos dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri.
”Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Anggaran bansos disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. ”Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,” imbuhnya.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meluruskan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Melainkan meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu.
