Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu.
“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar Todung dalam keterangannya, kemarin.
”Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.
Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu.
”Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas Todung.
Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.
Jawaban Jokowi
Kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo membanggikan. Dia menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.
Kemarin di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bantuan ini untuk menekan harga akibat kemarau panjang.
