Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat,dan Tenggara, Sunarko mengatakan, dengan kasus ini menegaskan adanya sinergi yang kuat antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap dan menangani pidana perpajakan untuk menjaga keuangan negara dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia.
“Kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh Wajib Pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak karena akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (sae)
