Meskipun partisipasi politik penting, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa itu saja tidak cukup untuk membangun daerah dan mengawal kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya political engagement. Perihal Political engagement dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan politik, bukan hanya sebatas partisipasi pada momen-momen tertentu.
Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebijakan, advokasi, dan pengaruh dalam proses keputusan politik. Dalam konteks pernyataan ini, political engagement dianggap sebagai elemen yang dapat mengikat kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dibutuhkan “untuk mencapai dampak yang lebih besar. Dengan ditekankan bahwa kolaborasi antar daerah sangat penting. Kolaborasi daerah bukan hanya menciptakan kerangka kerja di mana pemerintah lokal dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga membuka peluang untuk merumuskan kebijakan pro-kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, terjadi pertukaran pengalaman, sumber daya, dan inovasi antar daerah, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan”, ujarnya kembali.
Dengan demikian, konsep kolaborasi daerah untuk Indonesia menjadi solusi yang diusulkan untuk mengatasi keterbatasan partisipasi politik yang mungkin kurang mendalam. Melalui kolaborasi, daerah-daerah dapat saling mendukung dan memastikan implementasi kebijakan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat. Ini menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat, mencerminkan spirit political engagement yang lebih holistik dan terpadu.***
