MALILI, FAJAR — Masalah krisis air bersih di Bumi Batara Guru sungguh menyayat hati. Pemerintah diminta dudukkan PT Vale Indonesia (PTVI) Tbk. PTVI dinilai punya tanggung jawab atas ketersediaan air bersih di empat wilayah pemberdayaan. Sebab, perusahaan pertambangan ini memanfaatkan aliran sungai larona dengan membangun dam.
Masyarakat Kecamatan Malili setiap tahunnya mendapatkan peringatan bencana. PTVI membunyikan alarm. Bahkan memasang papan informasi bencana banjir. Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo mengaku sangat prihatin atas kondisi ini. Makanya, Pemerintah daerah, Perumda Waemami selaku penyedia air bersih tak boleh diam.
“Kita dorong juga PT Vale terkait masalah air bersih agar bisa menjadi perhatian. Dan tentu saya akan diskusikan dengan teman-teman di DPRD,” kata Harisah Suharjo, Sabtu, (04/11/23).
Sebagai Tokoh Perempuan, PT Vale tak boleh sekadar memperhatikan sektor sosial masyarakat saja. Akan tetapi kebutuhan ekonomi masyarakat harus dipenuhi. Ketersediaan air bersih ini tentu paling berdampak.
“Kebutuhan air adalah kebutuhan utama masyarakat yang harus terpenuhi. Dan insyaallah legislatif dan eksekutif dapat solusi dari segi regulasi dan penganggaran,” imbuhnya. Di sisi lain, PTVI diminta agar memberikan perhatian kepada warga Malili. Sebab, PTVI dinilai fokus ke tiga wilayah pemberdayaan saja.
Dimana, PTVI telah memberikan fasilitas air gratis di Kecamatan Nuha.Kemudian di Kecamatan Towuti, dibangun fasilitas milyaran dan operasional ratusan juta per tahun.
