Pada kenyataannya, memajang baliho dimana-mana, termasuk di lokasi-lokasi strategis tidak selamanya mendulang dukungan. Tapi, kenapa para calon justru memboroskan biaya untuk hal yang tidak berbanding lurus dengan elektabilitas mereka? Mengapa mereka tidak mencari cara lain yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan. Baliho menjadi APK utama dalam berkampanye, sementara baliho umumnya terbuat dari bahan mengandung plastik yang bakal menjadi sampah?
Dalam artikel yang berjudul Between Environmental and Ecological Democracy: Theory and Practice at the Democracy-Environment Nexus, Pickering dkk. (2020) menyimpulkan bahwa jika ada hubungan positif antara demokrasi dan perlindungan lingkungan, maka ada harapan untuk mengatasi permasalahan ekologi. Eco-cracy mengkritik konsep lingkungan neoliberal dalam agenda transformasi, partisipasi dan ekosentrisme karena pada dasarnya eco-cracy menghubungkan nilai-nilai lingkungan dan demokrasi—baik secara teoritis maupun empiris—dalam tata kelola lingkungan hidup.
Ketika penciptaan sampah plastik untuk kampanye sulit dikendalikan dan kondisi lingkungan semakin rusak, maka pesta demokrasi justru menambah persoalan sampah plastik yang memerlukan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Ini karena mikroorganisme kesulitan mengurai plastik mengingat bahwa ia tidak memiliki enzim yang cocok untuk mengurainya. Penggunaan plastik dalam berkampanye mengubah harapan dari eco-cracy menjadi eco-crazy.
Padahal kepentingan yang memusatkan pada manusia (antroposentrisme) idealnya diselaraskan dengan kepentingan lingkungan (non-antroposentrisme), sehingga sistem demokrasi yang berlangsung dapat mendukung sekaligus berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep eco-cracy (demokrasi ekologis) berkisar pada bagaimana membuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan sesuai dengan demokrasi.
