Sehingga terjadi masalah ekonomi utama, yakni alokasi, proses peroduksi, distribusi dan konsumsi mengalami problematika yang serius, tercermin pada semakin besarnya ketimpangan kemakmuran dan kesejahteraan diantara rakyat atau masyarakat Indonesia khususnya, pengangguran dan kemiskinan yang sulit dientaskan.
Jadi masyarakat kebanyakan hanya memperoleh sebahagian kecil manfaat dari hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah padahal selalu didengungkan bahwa kebijakan pembangunan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat kebanyakan.
Jelas sesuatu hal yang ironis, karena apalah artinya ada pemerintah atas nama negara yang dipilih oleh rakyat, tapi ternyata tidak berfungsi melaksanakan amanat dan tugasnya, karena kekuasaannya terhadap segala sumber daya ekonomi bangsa yang seharusnya pemiliknya adalah rakyat kebanyakan, justru diatur atau diarahkan oleh pihak-pihak tertentu yakni para oligarki.
Ditengarai oleh beberapa pihak kritis bahwa hal tersebut terjadi diantaranya karena mekanisme dan peraturan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah bersama pihak legislatif, terlalu memberi ruang besar dan bahkan ditengarai justru melindungi pihak tertentu yang berkepentingan tersebut, melalui undang-undang, dan peraturan secara teknis yang diperkirakan oleh pihak kritis bisa terjadi karena pesanan.
Akibatnya, lembaga ekonomi yang ada berjalan dalam koridor mekanisme persaingan bebas yang tidak sehat dan terkendali. Sehingga menafihkan nilai-nilai prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh pejuang kemerdekaan, yaitu kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah-mufakat. (Bersambung)
){kind=link}