Sementara itu, Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras, menuturkan, pada prinsipnya setiap kenaikan harga kebutuhan penyelenggaraan pertanian itu akan menaikkan biaya produksi di tingkat petani. Mulai dari pengangkutan bahan, dan alat pertanian.
“Misalnya pupuk, bibit jadi distributor di tingkat petani itu akan menaikkan lagi ongkos produksi pascapanen juga pasti akan naik. Mulai dari tempat panen ke penjualan akhir,” ucapnya.
Bendahara Umum DPN HKTI itu menambahkan, dengan terjadinya kenaikan tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga harga di tingkat petani agar tetap stabil.
“Harga boleh naik, tetapi masih mampu dibeli oleh masyarakat. Jangan sampai harga naik tapi nilai tukar petani makin turun. Itu kan ironi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu juga melihat kondisi ini berpotensi membuat harga-harga nilai pertanian naik. Tetapi nilai tukar petani makin turun karena tingginya biaya produksi.
“Hal itu akan pasti akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh petani. Maka dari itu NTP ini mesti terus diatensi agar terus bisa terjaga dan petani bisa merasakan manfaatnya,” sebutnya.
Badan Kehormatan BPP Hipmi itu memaparkan, hal ini merupakan efek domino yang tidak diinginkan oleh petani dengan alasan bahwa kebutuhan langka atau harga makin melambung tinggi makanya dibuka keran impor pangan.
“Kita juga berharap agar terjadi kenaikan harga produk-produk pertanian. Tidak malah menjadi wacana di pemerintah untuk membuka keran impor dengan alasan menstabilkan harga,” harap Ketua Gerindra Sulsel itu. (sae)
