“Di sini kita belum ada payung hukumnya, apalagi kalau berhubungan dengan Pemda selalu berlandaskan hukum, tingkat nasional sudah ada tapi tingkat daerah belum ada,” ungkapnya.
Perda kebudayaan inilah yang akan didorong pada Kongres Kebudayaan, di susun pokok pikiran yang akan dimasukkan ke DPRD dalam rancangan pemajuan kebudayaan. Apalagi di sini tidak bisa menunggu Perda yang memakan waktu lama. “Melalui Kongres ini, kami memantik semangat semua orang, kami merasa perlu bersama menata apa yang belum tertata,” tekannya.
Sekertaris Panitia Rachim Kallo mengungkap, Kongres Kebudayaan ini sangat urgen dilakukan demi kelangsungan kebudayaan. “Ini berkaitan dengan UU No 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Sulsel belum ada Perdanya diajukan, melalui Kongres diajukan sebagai rancangan perda ketika sudah ada Perda artinya sudah ada payung hukumnya,” kata Rachim. (mia/ham)
