Karena itu, dia menegaskan tidak adanya kendala akan pemanfaatan dari kontainer UMKM tersebut. Akan tetapi, dia sadar pentingnya rujukan dari BPKP.
Pihaknya pun ingin memastikan pemanfaatan UMKM tepat sasaran sehingga dilakukan dengan sangat subjektif. Salah satunya menilai apa saja yang layak mengisi kontainer UMKM tersebut.
“Wasita religi ini memang menjadi ikon Parepare. Kita tentunya tidak asal-asalan yang berujung semrawut atau kumuh sehingga perlu ditata dengan menunjukkan kualitas pada masyarakat. Tetapi kita tetap pada tujuan awal dengan UMKM berbasis religi,” tandas Basuki.
Ketua Komisi II DPRD Parepare, Yusuf Lapanna sadar pemanfaatan kontainer UMKM belum berjalan maksimal. Apalagi fasilitas ini menjadi bagian penting dari Kawasan Wisata Religi yang menjadi ikon kedua Parepare itu.
Maka dari itu, pihaknya masif mendorong dinas terkait agar segera mungkin dapat dimaksimalkan. Dengan catatan, mereka yang mengisi kontainer UMKM dapat memberdayakan masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar lokasi.
“Penempatan ini memang masih menjadi persoalan. Apalagi beberapa masyarakat merasa keberatan akan penempatan kontainer UMKM. Mereka berharap ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar sana,” ungkapnya.
Olehnya itu, Komisi II Parepare berharap pemanfaatan kontainer UMKM ini ditempati oleh masyarakat sekitar lokasi. Terlebih Pemkot Parepare awalnya menjanjikan kawasan itu dimaksimalkan oleh mereka.
“Dulu tempat itu digunakan warga untuk kapalnya. Jadi ada tanah tumbuh yang dulu dimanfaatkan warga di sana. Makanya, mereka tidak keberatan dengan pembangunan wisata ini karena dijanjikan pemberdayaan bagi warga sekitar untuk peningkatan UMKM dan ekonomi mereka,” pungkasnya. (muh)
