“Kan ada 50 MTs tersebar, SMP Negeri ada daya tampungnya sekian, swasta juga. Bahkan sekarang swasta itu sudah menerima. Kalau semisal SD Rajawali dan Athirah pasti langsung masuk ke tingkat SMP di sana,” ujar Muhyiddin dikutip dari Harian FAJAR, Kamis, 18 Mei.
Pada tahun 2022 lalu, kata Muhyiddin, sebanyak hampir 2.000 kuota SMP Negeri belum terisi hingga selesainya proses PPDB. Di satu sisi, pihaknya ingin memberikan keadilan dalam proses pendidikan dengan memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk jadi pilihan.
“Ada swasta berbayar penuh, ada yang bersubsidi, ada juga subsidi penuh. Kita informasikan itu ke masyarakat, ditampilkan keterangan itu pada saat pendaftaran (di sistem PPDB),” terangnya.
Saat ini, pihaknya masih dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan dan pembuatan Perwalinya. Barulah selanjutnya akan diumumkan mengenai daya tampung dan berapa jumlah rombongan belajar (rombel) tahun ini.
“Nanti kita sampaikan berapa persen zonasi, prestasi, dan afirmasi. Berpotensi berubah rombelnya, kita mewanti-wanti, bagaimana evaluasi yang kemarin tentu juga tentang zonasi wilayah, utamanya daerah utara,” tukas Muhyiddin.
Ia menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi calon peserta didik gagal masuk ke SMP karena persoalan sistem PPDB, pihaknya akan memberikan kompromi. Catatan, ia menjamin zonasi harus tepat sasaran. “Kita jamin anak yang akan lanjut di sekolah dekat rumahnya, masuk ataupun tidak ke sistem PPDB pasti akan dimasukkan di sekolah tersebut,” tandasnya. (uca-mum/dir)
