Oleh: Danang Kharismawan, Pengamat Hubungan Internasional / Alumni Ilmu Hubungan Internasional UGM Yogyakarta
KTT ASEAN 2023 akan dilaksanakan di Labuhan Bajo 9-11 Mei 2023. Indonesia tahun ini mendapatkan giliran dalam keketuaan ASEAN menggantikan posisi Kamboja untuk periode 1 Januari-31 Januari 2023.
Mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, Indonesia menekankan relevansi ASEAN dalam merespons tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN.
Seperti halnya kawasan-kawasan lain, Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai wadah organisasi regionalnya juga memiliki problematika cukup kompleks dimana membutuhkan strategi yang tepat. Hal ini penting supaya jika terjadi konflik tidak berubah menjadi eskalasi berkepanjangan. Secara geografis sendiri, posisi Asia Tenggara sangatlah strategis, karena berada di salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia serta terdapat Laut Tiongkok Selatan dimana Tiongkok sebagai salah satu world power mengklaim sebagain besar wilayah tersebut dengan nine dash line nya.
Jangkar Penengah Tiongkok-Amerika Serikat
Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan terbesar dunia juga berupaya untuk berebut pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Perlombaan pengaruh ini tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Tiongkok saat ini merupakan partner dagang terbesar ASEAN. Nilai perdagangan Tiongkok-ASEAN pada tahun 2021 mencapai 669 Milyar USD, nilai perdangangan Tiongkok-ASEAN meningkat tajam di sejak tahun 2010 sejak adanya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA). Sedangkan Amerika Serikat sendiri merupakan partner perdagangan terbesar kedua bagi ASEAN. Nilai perdagangan Amerika Serikat dan ASEAN pada tahun 2021 mencapai 364 Milyar USD.
Dari segi politik, Tiongkok sendiri menempatkan ASEAN sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negerinya. Hal ini terlihat dari Tiongkok merupakan negara pertama yang menjalin strategic partnership dengan ASEAN, negara pertama di luar ASEAN yang mendatangani Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, serta negara pertama yang secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk mendatangani Protocol to the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone.
Di sisi lain Amerika Serikat, seiring dengan kebijakan Presiden Obama di tahun 2010 untuk pivot and rebalance in Asia, telah menempatkan ASEAN menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negerinya, dimana terlihat dari Amerika Serikat merupakan negara pertama di luar ASEAN yang menempatkan Duta Besar Khusus Untuk ASEAN di Jakarta serta mengadakan ASEAN-US Summit setiap tahunnya.
Adanya kompetisi antara dua world power di region tersebut, Indonesia dengan posisinya dalam keketuaan ASEAN tahun ini dapat memainkan peranan penting agar kompetisi tersebut berbuah menjadi hal konstruktif dan mutual beneficial bagi ASEAN maupun kedua world power tersebut.
Selama ini Indonesia telah berhasil menyeimbangkan posisi di antara kedua world power tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas aktifnya. Indonesia juga menjalin strategic partnership baik dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, dan hubungan Indonesia dan China terjalin baik terbukti dari Presiden Joko Widodo merupakan kepala negara pertama yang mengunjungi Tiongkok setelah pandemic covid. Disisi lain, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat juga terjalin baik, salah satu bentuk konkretnya adalah adanya latihan militer gabungan tiap tahunnya antara Amerika Serikat dan Indonesia dimana di tahun 2022 kemarin diupgrade menjadi Super Garuda Shield dimana mengikutsertakan negara-negara lain seperti Australia dan Jepang.
Dengan posisi tersebut, ditambah keberhasilan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun lalu disaat kondisi dunia sedang memanas akibat konflik Rusia-Ukraina yang berimbas pada hubungan Barat dan Rusia, peranan Indonesia dalam mengarahkan ASEAN dalam menengahi hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat sangatlah penting.
Penyelesaian Isu Myanmar
Tepat dua tahun lalu pada 1 February 2021, pemerintahan demokratis Myanmar dibawah Aung San Suu Kyi digulingkan dengan kudeta oleh junta militer. Praktis setelah itu, isu Myanmar menjadi salah satu prioritas ASEAN dikarenakan adanya pelanggaran HAM terhadap kelompok perlawanan dan aktivis di Myanmar. Di sisi lain ASEAN juga cukup hati-hati dalam penyelesaian isu ini sejalan dengan asas non-intervensi dalam ASEAN sendiri dan adanya peringatan dari rezim militer Myanmar akan adanya implikasi negatif jika terdapat tekanan dari ASEAN. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sebagai salah satu negara pendiri dan negara terbesar ASEAN dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN tahun ini dapat menekan Myanmar agar Five Point Consensus (5PC) yang telah ditandangani oleh rezim militer Myanmar dan ASEAN di Jakarta pada April 2021 benar-benar dipatuhi. Selama ini Five Point Consensus tersebut terkesan hanya bersifat ceremonial dan tidak dijalankan oleh Myanmar. (*)
