Di tengah pusaran penentuan calon presiden (capres) yang telah diproklamirkan 3 (tiga) partai politik baik yang ditetapkankan Nasdem, PDIP, dan Gerindra, yang perlu segera disikapi adalah calon wakil presiden (cawapres) juga tak kalah urgennya. Karena, jika diamati 3 capres baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ketiganya berasal dari Jawa sentris. Padahal dalam perspektif pemerataan politik juga perlu dipertimbangkan tokoh yang berasal dari luar Jawa.
Bukankah secara historis dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia keterwakilan geopolitik menjadi suatu keputusan politik perlu dijadikan frame politik dalam memilih pemimpin bangsa. Sejarah telah mencatat, sejak sumpah pemuda yang di Proklamirkan sejak awal, maka keterwakilan pemimpin pemuda menjadi rujukan politik dalam mengispirasi hadir tokoh-tokoh nasional. Keterwakilan dalam Kongres Pemuda kedua dikenal dengan nama: Jong Sumatra, Jong Jawa, Jong Kalimatan, Jong Selebes, Jong Ambon, Jong Pemuda Indonesia, dimana tokoh tersebut merupakan terwakili dalam representasi para pejuang pemuda berkumpul dan berikrar secara politik sebagai keterwakilan secara geopolitik.
Secara historis keterwakilan politik dalam sirkulasi kekuasaan di pemerintah pusat sudah pernah dikumandangkan di era 1980-an dengan diksi politik IRAMASUKA (Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan) dan keseimbangan tokoh IBB (Indonesia Bagian Barat) dan IBT (Indonesia Bagian Timur) telah menjadi formula politik disetiap pemilihan presiden dan penentuan keterwakilan kabinet. Adanya pemerataan keterwakilan tokoh yang telah disuarakan telah menggema dan akhirnya keterwakilan pembangunan politik akhirnya secara politik telah melahirkan Wapres Hamzah Has dan M Jusuf Kalla. Begitu juga beberapa keterwakilan tokoh dalam jabatan menteri akhirnya terwakili dalam sirkulasi kekuasaan.
