Sedangkan pada periode yang sama, total besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) berjumlah Rp269 triliun atau 6,7% dari total kontribusi BUMN kepada negara. Pada tahun 2023, PMN yang disetujui DPR RI Komsi VI untuk sepuluh BUMN direncanakan akan menerima PMN tunai sejumlah Rp 69,82 triliun termasuk PMN non-tunai 2023 sebesar Rp 838,4 miliar.
Terakhir, secara umum dapat dianggap bahwa strategi PMN mempunyai manfaat secara agregat kepada BUMN dalam rangka meningkatkan perannya dalam pembangunan, sehingga BUMN dapat dianggap sudah membantu pemerintah dalam pelasanaan pembangunan nasional.
Meski begitu, tetap perlu memperhatikan beberapa catatan penting, sehingga terus harus dipantau oleh beberapa pihak terkait, seperti lembaga pengawas DPR, BPK, perguruan tinggi, maupun komunitas masyarakat sipil tertentu, utamanya terhadap risiko dan efektivitas pengelolaan PMN tersebut, termasuk pertanggungjawaban keuangannya ke publik yang harus transparan dan bertanggung jawab.(*)
%20di%20BUMN){kind=link}