Tahun ini, Pemda, dibawah koordinasi Pemprov, Pemkot, dan Pemkab kembali berperan aktif mensuksekan enam program kerja TPAKD yang sudah disepakati, diantaranya meningkatkan peran UMKM mendukung program pembangunan masing-masing Pemda, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan ekstrim, termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal diantaranya sektor kepariwisataan di desa-desa unggulan melalui program desa wisata.
OJK Kantor Regional 6 bersama TPAKD Sulsel kembali menggerakkan pelaksanaan kebijakan meningkatkan efektifitas program inklusi dan literasi keuangan di Sulsel. Tahun 2022, OJK menginisiasi program untuk memfasilitasi akses keuangan kepada UMKM khususnya pada daerah-daerah yang dianggap potensial dan prospek sumber daya ekonominya dikembangkan, melalui tiga program utama.
Mendorong pembiayaan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, program klasterisasi UMKM. Kemudian, memberikan pendampingan bagi UMKM dari sisi kelembagaan, pengembangan usaha, perizinan, akses keuangan, akses pasar bagi UMKM berorientasi ekspor (program UMKM Berdaya saing, mAJu, dan go InterNAtional/BAJI’NA). Serta mendorong akses keuangan kepada UMKM untuk mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir/ijon melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi/PHINISI).
Tiga program kerja tersebut dilanjutkan tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian, melalui enam tema program disertai program pelaksanaannya. Satu, memfasilitasi Akses Keuangan Kepada UMKM Sektor Prioritas Binaan Pemda, melalui fasilitasi Akses Keuangan UMKM Potensial di sektor produksi berbasis Klasterisasi UMKM, fasilitasi Akses Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR PHINISI), fasilitasi Akses Keuangan UMKM Potensial di sektor produksi berorientasi ekspor (UMKM BAJI’NA) khususnya untuk UMKM baru yang belum memiliki akses kredit/pembiayaan; serta mengoptimalkan Penyaluran KUR melalui SIKP.
