“Kalau tujuannya cuma swasembada, mending tidak usah. Tetapi kalau swasembada pangan untuk kesejahteraan masyarakat, itu baru solusi. Kalau masyarakat sejahtera, harga mahal pun tidak masalah,” jelasnya.
Terlebih lagi, di Indonesia khususnya Sulsel, banyak lahan produktif yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Pengambilalihan pengelola dari lahan tidur menjadi lahan priduktif perlu dilakukan pemerintah.
“Sulsel punya banyak lahan tidur yang sebenarnya bisa produktif. Misalnya saja Jeneponto, banyak lahan. Tetapi kan pemerintah saja, mau atau tidak,” bebernya.
Dewan Kehormatan BPP Hipmi ini memandang pemerintah justru sedikit lemah dalam mengontrol alih fungsi lahan, khususnya untuk daerah penyangga kota. Mayoritas tidak dijadikan lahan produktif, tetapi justru dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman.
“Misalnya Maros dan Gowa, kan alih fungsi lahan lebih ke perumahan. Banyak lahan tidur jadi perumahan. Malahan banyak juga yang produktif jadi kawasan pemukiman, misalnya sawah jadi kawasan properti. Investasinya lebih ke sana,” tandasnya. (sae)
