“Langkah pendekatan represif melalui penyidikan, penuntutan, pemidanaan, serta pengembalian kerugian keuangan negara terhadap para koruptor,” lanjut Leonard.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan periode 2004 hingga Desember 2022 sebanyak 373 orang pelaku usaha. “Kalau tadi seorang pengusaha yang tidur di hotel, begitu masuk penjara itu lantai. Tidak usah pikirkan uang, uang itu bukan urusan kita. Urusannya tuhan, kita kerja saja karena Tuhan maha mengetahui,” kata Wakil Ketua KPK Johanes Tanak.
Dengan jenis perkara tindak pidana korupsi, sebanyak 907 penyuapan, 277 pengadaan barang dan jasa, 57 penyalahgunaan anggaran, 50 kasus tindak pidana pencucian uang, 27 kasus pungutan, 25 kasus perizinan, dan 11 kasus merintangi proses KPK.
“Korupsi oleh kalangan pengusaha itu mudah. Bayar 25 persen ke pelaksanaan lelang. Habis itu dari mana keuntungan, kurangi spek itu perbuatan biasanya. Itu yang harus kita cegah. Pada umumnya kita tahu. Saya itu tidak ada kompromi dengan korupsi. Siapapun itu saya sikat,” lanjut pria kelahiran Toraja ini.
Sehingga, Johanes menegaskan bahwa pihaknya perlu berupaya langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat Indonesia menghindari korupsi yang notabene uang rakyat. Tindak pidana korupsi yang sering dilakukan pelaku usaha yang paling banyak dilakukan itu penyuapan.
“Komitmen kita untuk tidak melakukan korupsi,” tegas lulusan doktoral Universitas Airlangga ini.
Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Sulsel Satriya Madjid mengatakan bahwa dalam melakukan pencegahan anti korupsi khususnya badan usaha agar masyarakat lebih memahami yang menjadi persoalan utama pada badan usaha ini.
