Ketua DPD GPEI Sulselbar Arief R Pabettingi menyebut sebanyak 680 kasus gagal bayar telah terlapor secara nasional, dominasinya ialah adanya indikasi ketidaksesuaian kesepakatan antara pembicaraan dengan barang yang telah tiba. Sayangnya, indikasi ini sulit dibuktikan apalagi barang sudah berada di lokasi buyer.
“Untuk di Sulsel 2-3 persen dari total keseluruhan kasus nasional,” singkatnya.
Ketua Umum DPP GPEI Khairul Mahalli, menjelaskan sebagai mitra strategis pemerintah dalam perdagangan luar negeri, pihaknya menjalankan keinginan pemerintah dalam membangun indonesia timur dalam melakukan peningkatan kinerja ekspor. Khususnya di Makassar dan Sulsel.
“Kerja sama dibutuhkan hal ini diikuti dengan bagaimana cara memasarkannya tentu akan berpengaruh juga pada peningkatan volumenya,” paparnya.
Lebih lanjut, Khairul optimis kinerja ekspor akan terus bertumbuh seiring dengan mitigasi resiko dan kolaborasi yang dibangun. Apalagi, industri kreatif terus bertumbuh, maka kolaborasi setiap pelaku usaha terus dilakukan.
“Tentunya menjaga keamanan serta mencegah pengiriman ekspor tanpa dibayar harus dilakukan,” singkat Khairul
Kabid Perdagangan Luar Negeri Sulsel I Dewa Nyoman Mahendra Jaya yang turut hadir dalam dialog, menyebut ada tiga pokok utama yang dilakukan pihaknya guna mendorong peningkatan ekspor di wilayahnya.
Hal itu di antaranya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha ekspor, peningkatan kualitas produk, dan memperluas pasar ekspor.
Menurutnya, peningkatan SDM pelaku usaha ekspor harus terus terupdate sesuai dengan suasana pasar luar negeri yang cepat berubah. Hal ini harus di dalami sebelum menyentuh pasar luar. Apalagi, masih banyak pelaku UMKM yang masih memilih menggunakan cara manual dalam urusan administrasi dibanding melakukannya secara digital.
