FAJAR, JAKARTA – Program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan skema normal. Biaya pelatihan lebih besar dibanding insenfit.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan, program Kartu Prakerja tidak menggunakan skema bansos lagi. ‘’Sekali lagi skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh permenko ekonomi 17 Tahun 2022,’’ ujarnya pada konferensi pers, Kamis, 5 Januari
Airlangga memerinci, di tahap awal, total anggarannya mencapai Rp 2,67 triliun. Sebanyak 595 ribu orang dibidik pada tahap awal.
Namun, secara total sepanjang tahun 2023 ditujukan untuk 1 juta orang penerima manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk 450 ribu orang.
‘’Targetnya untuk 595.000 orang dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini karena Rp 2,67 triliun itu untuk 595 ribu orang dan untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu orang,’’ ujarnya.
Pada tahun ini, Kartu Prakerja difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Pelatihan pun akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online), berbeda dari sebelumnya yang sepenuhnya secara daring. Nantinya, jam pelatihan pun menjadi lebih lama yakni minimal 15 jam. Sebelumnya minimal 6 jam.
Nilai bantuan yang akan diterima peserta pun berbeda. Menjadi sebesar Rp 4,2 juta per individu, dari sebelumnya Rp 3,5 juta per individu. Namun, biaya pelatihan menjadi lebih tinggi ketimbang insentifnya.
