FAJAR, MAKASSAR – Masalah mendasar yang sering terjadi di permukiman warga padat adalah kurang maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, seperti masalah drainase dan jalanan lorong.
Persoalan tersebut juga dialami oleh masyarakat Kota Makassar, khususnya di salah satu wilayah yang Anda di Kelurahan Panambungan, Jl Rajawali RW 08, Kecamatan Mariso.
Seperti yang dirasakan oleh Nuraeni, salah satu warga RT 02 RW 08 Jl Rajawali, Kelurahan Panambungan terkait saluran drainase yang sudah dangkal sehingga menyebabkan banjir ketika penghujan turun.
Keluhan yang disampaikan oleh warga setempat saat Anggota DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menggelar Reses dan Temu konstituen masa persidangan I tahun anggaran 2022/2023, di Kelurahan Panambungan, Selasa (22/11/2022).
Selain itu, permasalahan warga yang ada RT 06 terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat ini sudah dialihkan ke BPJS. Sehingga, banyak warga kurang mampu harus menunggu lama agar layanan BPJS bisa diaktifkan kembali.
“Kami sudah sampaikan ini juga ke anggota DPRD Kota Makassar terkait pengalihan BPJS. Dikarenakan harus menunggu selama satu bulan lebih agar pengaktifan BPJS bisa digunakan kembali, lantas bagaimana jika ada warga yang sakit sementara belum ada BPJS-nya?,” ucap salah satu Ketua RT di Kelurahan Panambungan.
Menanggapi sejumlah keluhan warga tersebut, Andi Rachmatika Dewi mengatakan hampir di beberapa titik ketika menggelar Reses, permintaan warga terkait pengerukan drainase mendominasi.
“Apalagi kewenangan ini ada di Pemerintah Kota, tapi saya memiliki teman-teman di DPRD Makassar untuk bisa diteruskan dan diperjuangkan terkait pengerukan drainase, jadi tinggal berikan saja alamatnya supaya segera dieksekusi,” ujarnya.
Kemudian, terkait KIS yang beralih ke BPJS, menurut Legislator Nasdem Sulsel yang akrab disapa Cicu ini menyampaikan bahwa permintaan pengaktifan BPJS bagi warga kurang mampu memang membutuhkan proses yang cukup lama.
Cicu meminta agar warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan, bisa langsung memeriksakan kesehatannya atau berobat ke RSUD Daya milik Pemerintah Kota Makassar.
“Jadi kalau ada kasus yang terjadi kepada masyarakat yang kurang mampu karena tidak memiliki BPJS, sebaiknya langsung saja dibawa ke RS Daya. Saya kira itu solusi yang bisa kami berikan,” tuturnya.
Selain permasalahan drainase dan BPJS, Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini juga mendapat aspirasi warga terkait penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat khususnya para pemuda di Kota Makassar.
“Menyiapkan lapangan kerja tidak langsung begitu saja tapi membutuhkan proses dan waktu untuk dibahas antara pemerintah pusat, daerah dan pihak terkait,” kata Cicu.
“Hari ini sudah bukan lagi eranya bekerja dengan orang lain, tetapi bagaimana para pemuda kita bisa menjadi wirausaha, enterpreneur, dan mengembangkan potensinya dengan menciptakan lapangan kerja sendiri,” pungkas Ketua DPD Nasdem Kota Makassar ini. (*)
