Menyikapi opini publik terhadap ketertutupan Wali Kota Makassar yang diterjemahkan dalam berita: “Lubang Menganga Antikritik di Makassar, Sangat Bahayakan Demokrasi” (FAJAR, edisi 19 September 2022). Tidak hanya berbahaya dalam kehidupan demokrasi untuk di kota “republik mimpi” berlabel “kota dunia” tetapi juga membahayakan dirinya sebagai Wali Kota Makassar, dengan berdasar pada rujukan hukum dengan memblokade informasi telah berhadapan UU no 14 tahun 2008. Secara terang benderang pasal 52 menyebutkan: Jika ada badan publik yang secara sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp5 Juta.
Berdasarkan “pembungkaman informasi” kepada publik, maka sewajarnya Wali Kota seperti ini tidak pentas menjadi pemimpin berlabel demokrasi. Beliau cocok memimpin di zaman Orde Baru di mana keterbukaan informasi hanya sebatas wacana. Maka pemimpin saat ini apalagi di era milenial di mana akses informasi cukup gampang didapatkan, sehingga pemerintah semacan ini antidemokrasi dan antiketerbukaan.
Adanya kegerahan bagi Wali Kota Makassar karena adanya bau kurang sedap dalam menjalankan pemerintahan, maka kolom Secangkir Teh (bukan Secangkir Kopi Pahit) ditulis Aswar Hasan menanggapi kritik pemerintahan Kota Makassar terlalu arogan dan merasa pintar sendiri memberi tekanan analisis bahwa “Pemerintah Butuh Kritik Pers, Bukan Pujian”.
Kritik tajam Aswar dapat dipahami karena alibinya cukup kuat, Pemkot Makassar akhir-akhir ini sangat sensitif dan anti-kritik. Padahal jika pemimpin itu cerdas dan punya sikap bijak (jangan di balik bacanya) tentu melihat kritik itu adalah asupan anugerah untuk memperbaiki kinerja dan kepemimpinan.
Pemimpin cerdas dan bijak tentu mempunyai kemampuan berpikir berlipat ganda, dan kritik sebagai evaluasi diri. Kegerahan terhadap kritik, sebaiknya belajar dari Mandela Presiden pertama Afrika Selatan dan pemerima Hadiah Nobel Perdamaian 1993, beliau menerima kritik sebagai anugerah. Mandela, kritik dan penjarah bagian dalam hidupnya.
Apalagi kritik sebagai anugerah, tentu mempunyai makna sangat mulia, anugerah sebagai pemberian dari Sang Maha Kuasa. Apalagi kita membuka padanan dan sinonim dalam media sosial/geogle, anugerah adalah: belas kasih, hadiah, hidayah, karunia, kasih, pemberian, dan rahmat. Jadi kepandaian dan kelapangan mengelola kritik akan menjadi senjata rahasia yang harus dimiliki seorang pemimpin berkelas dunia.
Akhirnya, kritik berasal dari bahasa Yunani Kritikos, berarti “dapat diskusikan”. Kata Kritikos diambil dari kata Krenein bermakna; memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan (M. Jazuli, 2001 dalam Critic of the Performing art, 1683). Pertanyaan sekarang, apakah Wali Kota Makassar paham soal filofis tentang kritik? Ataukah, beliau mempunyai logika terbalik dan tidak paham soal kritik itu sendiri. Kalau itu terjadi berarti cara bernalar dan berpikir perlu dibenahi sehingga kritik hanya dilihat pemikiran berbolik-balik?
