Fenomena seperti ini adalah cerminan budaya kekuasaan personal (personal power culture) yang masih mewarnai prilaku birokrasi kita. Budaya yang cenderung berorientasi internal, sehingga kurang peka terhadap lingkungan eksternalnya. Mengabaikan kepentingan pengguna jalan termasuk mengabaikan tanggung jawab atas kelancaran lalu lintas. Prilaku birokrasi seperti ini adalah warisan tradisi administrasi publik klasik (Old Public Administration) yang dibangun dengan paradigma pemerintah sebagai penguasa. Kini, eranya disebut The New Public Service (NPS). Basisnya adalah demokrasi yang menekankan persamaan hak, keadilan, dan partisipasi. Maka, paradigmanya adalah pemerintah sebagai pelayan. Bukan lagi penguasa. Dengan demikian, tranformasi paradigmatik bagi pemerintah dan segenap perangkat birokrasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan.
Transformasi paradigma disadari bukan hal mudah seperti halnya transformasi pengetahuan atau ketrampilan yang bisa berlangsung melalui proses pendidikan dan latihan. Tapi ini perlu menyentuh aspek ‘nilai-nilai individual’ yang sudah menjadi keyakinan seseorang. Maka yang diperlukan adalah proses transfer of values. (*)
