Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, telah ditetapkan bahwa Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Tingkatan Tier 3.
Selain itu, Perpres dimaksud juga membentuk PUSKODALNAS dan menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala PUSKODALNAS sekaligus Koordinator Misi Tingkatan Tier 3.
“Ini juga sejalan dengan tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di International Maritime Organization (IMO) yang memiliki tugas salah satunya terkait dengan perlindungan lingkungan laut atau Marine Environmental Protection,” sambung Weku.
Prinsipnya, Regional Marpolex juga untuk memastikan koordinasi dan kerjasama jika ada pencemaran lintas batas Negara. Tak hanya itu, menguji dan mengevaluasi kemampuan penanggulangan pencemaran minyak dari masing-masing negara.
Termasuk kesiapsiagaan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran minyak berskala besar di wilayah perairan perbatasan tiga negara. “Kegiatan ini adalah ajang latihan Bersama antara tiga negara dalam merencanakan, memerintah, mengontrol, menyelenggarakan operasi terkoordinasi pemadaman kebakaran penyelamatan serta penanggulangan pencemaran minyak,” ujarnya.
“Marpolex juga berguna untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan stakeholder di industri perminyakan untuk turut serta memerangi, mengendalikan, serta menanggulangi musibah tumpahan minyak di laut,” lanjut Weku.
Ia pun mengungkapkan, Regional Marpolex telah dilaksanakan sebanyak 22 kali dengan penyelenggaraan setiap 2 tahun sekali.
