Untuk diketahui sebanyak 537 guru dan 160 tenaga kesehatan dinyatakan lulus PPPK tahap pertama. Kemudian, di bulan Desember 2021, sebanyak 303 guru kembali dinyatakan lulus PPPK tahap kedua. Sehingga jumlah keseluruhan guru ASN PPPK yang dinyatakan lulus sebanyak 946 orang.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bulukumba, Andi Irma Damayanti, menjelaskan awalnya pihaknya mengira anggaran gaji untuk PPPK dibayarkan melalui dana dari pusat.
Namun, ternyata tidak terealisasi, sehingga Pemkab harus memutar otak. Beberapa program harus dikocok ulang, karena PPPK merupakan belanja wajib. “Harus memang, karena ini merupakan belanja wajib daerah,” kata Andi Irma.
Bulukumba kecolongan, dasar pengangkatan PPPK kata Andi Irma sudah tiga tahun belakangan telah dirancang. Pusat menjanjikan anggaran untuk mengaji para PPPK. “Pernah mau dikasi uang Rp5 Miliar, begitu masuk covid, ternyata hanya Rp2,5 Miliar. Namun, proses saat itu tidak berjalan sehingga uang ditarik kembali,” sesal Irma.
Padahal jika anggaran tersebut ada, akan membantu pemerintah daerah untuk membiaya gaji para PPPK yang setara dengan PNS Golongan 3 A. “Yang kami perhitungkan kemarin PPPK Kesehatan saja, sudah ada anggaranya Rp2,5 juta gaji perorang, cuma ternyata bertambah menjadi Rp3,5 juta dan semua tunjangan dapat,” jelas Irma.
Irma mengaku, untuk belanja wajib di Bulukumba setiap tahunya Pemkab harus mengeluarkan anggaran Rp508 juta lebih. Itu sudah termasuk untuk gaji PNS sebanyak Rp440 juta bulan atau Rp26 miliar pertahun. “PNS Bulukumba 5.800 orang. Itu belum termasuk PPPK, tapi itu wajib dibayarkan, penggeseran anggaran harus dilakukan,” katanya. (akb/ham)
