PAREPARE, FAJAR-Perkara terlambatnya pencairan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) menjadi pembahasan DPRD. Kisruh ini menuai pro kontra. Sikap fraksi pun berbeda. Nasdem dan Gerindra mencoba menggulirkan hak interpelasi. Akan tetapi, tidak semua fraksi sepakat, seperti Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Parepare, Yasser Latief mengatakan, pihaknya all out memperjuangkan TPP bagi ASN yang berhak menerima. Termasuk lewat hak interpelasi.
“Kami all out memperjuangkan TPP yang menjadi hak ASN. Sudah kami sampaikan berkali-kali kepada wali kota untuk segera memberikan hak ASN,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Kamaluddin Kadir juga sepakat. Menurutnya, setelah melakukan telaah dan pencermatan terhadap perkembangan TPP, maka sudah sewajarnya hak interpelasi digulirkan.
“Pemda sudah anggarkan Rp38,6 miliar, itu artinya pemda siap bayar TPP. Karena tidak ada tindak lanjut dan setelah kami konsultasi dengan pimpinan partai, fraksi menyatakan ikut untuk menyampaikan hak interpelasi, sekaitan dengan rencana meminta keterangan dari pemkot soal tidak terlaksanakannya TPP. Itu saja,” jelasnya.
Meski begitu, Kamal menegaskan, hak interpelasi ini digulirkan bukan bermaksud untuk menyudutkan pemerintah. Tetapi hanya ingin meminta keterangan terkait dengan persoalan yang menyebabkan TPP belum dibayarkan. “Kami cuma mau cari jalan keluar, minta keterangan dari pemerintah saja,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Parepare dari fraksi Demokrat, Rachmat Sjamsu Alam menilai, pada dasarnya hak interpelasi tidak perlu digulirkan. Persoalan TPP ini masih bisa diselesaikan melalui komisi yang menangani.
