FAJAR, MAKASSAR – Progres Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) masih jalan di tempat. Sebabnya ialah banyaknya aturan dari masing-masing lembaga yang perlu diharmonisasikan bersama sehingga masih membutuhkan waktu untuk tendernya.
Pemerintah Kota Makassar masih punya banyak PR karena banyak regulasi dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan satu persatu.
Ditambah lagi, masing-masing kementerian punya regulasi dan pandangan berbeda. Mulai dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Olehnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku khawatir, kalau-kalau gegabah dalam menentukan sikap terkait proyek besar ini.
“Ini bukan masalah teknis, tetapi peraturannya. Beda-beda tiap instansi jadi kita takut-takut juga,” kata Danny, sapaan akrabnya diwawancarai di Rujabnya, Rabu, 6 April.
Apalagi harus melewati asistensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Insyaallah, pekan depan kami dijanji KPK untuk asistensi. Nanti kita zoom, begitu fix dari KPK, satu kali lagi kita laporan ke BPKP baru kita lepas,” ungkap Danny.
Pihaknya mewanti-wanti dalam mengambil langkah, pasalnya risiko hukum pada kemudian hari tinggi.
Alumni Jurusan Arsitektur Unhas ini kembali menargetkan persiapan rampung pada April, di samping kondisi Perpresnya yang juga mendesak.
“Paling tidak, tahun ini sudah harus masuk tender,” ucapnya.
