FAJAR, JAKARTA — Kehadiran Presiden Joko Widodo pada pembukaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022, mendapat sorotan. Kegiatan yang berlangsung di Istora Senayan, Selasa (29/3) ternyata digelar oleh ormas yang tidak berbadan hukum.
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo menyoroti kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan.
Menpora pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II itu mengaku heran dengan kehadiran presiden ketujuh RI tersebut pada acara organisasi yang kepengurusannya tidak diakui pemerintah.
Melalui akun @KRMTRoySuryo2 di Twitter, Roy menyatakan kepengurusan Apdesi yang sah berada berada di bawah kepemimpinan Arifin Abdul Majid. Apdesi kubu Abdul Majid juga terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Adapun kepengurusan Apdesi yang menggelar silaturahmi nasional di Istora Senayan berada di bawah kepemimpinan Surta Wijaya. Kepengurusan Apdesi Surta Wijaya juga dipersoalkan kubu Abdul Majid karena tidak tercatat di Kemenkumham.
“Terus, kok bisa-bisanya RI-1 menghadiri acara yang tidak terdaftar resmi di Kemenkumham? Ambyar,” ujar Roy.
Saat diwawancarai secara terpisah, pria ningrat asal Yogyakarta itu mengatakan seorang pejabat tinggi seharusnya bertindak cermat dan hati-hati sebelum menghadiri suatu acara.
Roy pun mencontohkan ketika dirinya menjabat menpora. Dia mengaku selalu meminta staf atau ajudannya memeriksa setiap undangan yang masuk. “Kami di level menteri pun untuk datang memenuhi undangan suatu acara saya selalu memerintahkan staf atau ajudan untuk memeriksa undangan tersebut, siapa yang menyelenggarakan dan apa kepentingannya,” kata Roy Suryo saat dihubungi JPNN.com.
