Fakta otentik jatuhnya korban jiwa, seakan-akan pihak keamanan dan pemerintah “kehilangan akal sehat” dan terjadi pembiaran. Cara-cara konvensional dilakukan pihak keamanan hanya seputar penyelesaian jangka pendek, tanpa mencari akar masalahnya. Begitu juga pemerintah kota Makassar masa bodoh tanpa peduli masalah di depan matanya. Walaupun telah membentuk satuan batalyon “antitawuran” namun kegiatan bersifat serimonial. Lebih konyol lagi, pemerintah kota membuat kegiatan metaverce di hotel mewah sementara tawuran mengerikan terjadi di masyarakatnya.
Apalagi di era digital pemberitaan di media sosial (baca: Metaverce) begitu kita ketik tawuran menggunakan busur, maka yang muncul tranding topik adalah Kota Makassar. Apakah kita tak malu sebagai warga, bahwa penyakit tawuran terjadi semenjak awal 2000-an, belum ada pemimpin yang mengambil keputusan tegas untuk menghentikan tawuran menggunakan busur. Masih adakah kemauan kita mau menghentikan penyakit kronis ini.
Contoh apik dilakukan Pangdam Jaya saat itu, dijabat Mayjen TNI Dudung Abdurachman (Kini KASAD) berkolaborasi dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Mohammad Fadil Imran dapat menghentikan premanisme dan radikalisme di daerah khusus Ibu Kota.
Bagaimana dengan Kapolda yang cenderung “berdiam diri” dalam melihat tawuran di Makassar. Begitu juga Wali Kota, terlalu banyak “bermimpi” program andalan tak mengakar situasi dan kebutuhan rakyatnya.
