MAJENE, FAJAR – Perguruan tinggi dan mahasiswa diminta ambil bagian dalam peningkatan pengawasan partisipatif. Khususnya bagaimana meminimalisir politik uang di setiap gelaran pemilihan umum.
Anggota Bawaslu Sulbar, Ansharullah menuturkan, politik uang atau money politik masih marak ditemukan dalam setiap kontestasi pemilu. Hal itu menjadi catatan khusus yang harus diperbaiki. Apalagi sebentar lagi, pubik akan menghadapi pemilu serentak 2024.
“Tidak tertutup kemungkinan hal yang sama, masih kita alami, terutama dalam pelanggaran politik uang maupun mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu, jadi dua hal ini (pelanggaran, red) yang diharapkan dapat dicegah melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, masyarakat mesti memandang politik uang itu bukan hanya sebuah pelanggaran hukum dalam pemilu, tetapi merupakan sebuah perilaku yang tidak bermoral. Karena perbuatan dasar dari sebuah politik uang itu sebenarnya adalah perbuatan suap.
“Kita harapkan masyarakat bisa diberikan pemahaman melalui kampus, sehingga masyarakat memahami bahwa politik uang itu, sejatinya suap. Itu sangat mencederai demokrasi,” jelasnya.
Hal itu disampaikan Ansharullah dihadapan sejumlah mahasiswa dan civitas akademika Fisip Unsulbar beberapa waktu lalu. Ia berharap, insan akademis, baik mahasiswa maupun dosen dapat membantu pengawasan partisipatif pemilu.
“Kita harapkan mahasiswa secara aktif, sadar, dan sukarela membantu proses pengawasan demi, terlaksananya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang demokratis.Kenapa, karena mahasiswa dan dosen punya tingkat intelektualitas, jadi pesannya bisa lebih jernih,” kata dia.
