Digitalisasi juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK) yang memudahkan UMKM menyusun laporan keuangan secara digital, sebagai referensi lembaga keuangan formal untuk menganalisis kelayakan usaha.
BI juga meningkatkan penggunaan QRIS sebagai solusi transaksi UMKM di masa pandemi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. BI membebaskan biaya merchant discount rate (MDR) nol persen, khusus untuk usaha mikro.
“Ini bagus. Sampai tahun 2021 itu jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 14,78 juta, dan 89 persen di antaranya adalah UMKM,” bebernya.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memaparkan, Indonesia khususnya Sulsel punya peluang besar mendapatkan peluang pendapatan lewat UMKM.
“Makassar ini bagus sekali. UMKM rapi, ini yang akan dikembangkan ke ranah digital. Ke depannya pemerintah harus ada belanja dalam negeri lewat e-katalog. Pusat sudah anggarkan Rp400 triliun untuk tahun ini,” terang Luhut.
Menurutnya, gelontoran belanja untuk sektor UMKM tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah kontribusinya juga dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 1,6 persen secara nasional.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, saat ini ada 1,5 juta UMKM di Sulsel. “Kalau dahulu, ekspor itu identik dengan perusahaan besar. Volume ekspornya besar dalam sekali pemberangkatan. Tetapi sekarang tidak, yang kecil juga bisa ekspor,” urai Sudirman. (wid/yuk)
