Pernah kah kita melakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Mereka membayar untuk mendapatkan order prioritas di luar potongan. Kejam sekali! Ini langsung ke aplikator Rp12.000, dan lebih menyakitkannya lagi, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali.
Apakah DPR mau membiarkan pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Misalnya, mereka mendapat order Rp30.000 lalu dipotong 30 sampai 50 persen untuk aplikator. Masih ada potongan lain juga dari konsumen.
Dasar hukum 20 persen ada, tetapi dasar hukum ini apa? Rp15.300 dari konsumen dan pemesan, diambil sekian dari driver dia dapat Rp10.000 per orderan, lalu dari konsumen mendapat Rp10.000. Kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan merchan mereka 4,2 juta, berarti mereka mendapatkan hasil paling tidak Rp9,2 miliar per hari.
Fenomena ini menimbulkan keresahan yang amat dalam, menggugah kami sehingga melahirkan sebuah aplikasi multy layanan, AJPAR. Ini karya Putra Muhammadiyah untuk menstabilisasi harga dan penyangga mengalir derasnya dana ke luar negeri, dengan solusi mudah dan termurah.
Jaringan dan Dukungan MEBP Muhammadiyah
Jumlah anggota Muhammadiyah pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 60 juta orang. Muhammadiyah juga memiliki Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) mulai tingkat PPM, PWM dan tingkat PDM.
Basis pergerakan ekonomi umat dengan melibatkan berbagai amal usaha seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data, jumlah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) ada 35, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 475, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 3.947, Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) 14.670, Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA) 172, Rumah Sakit 122 (ditambah 20 dalam proses pembangunan), Sekolah/Madrasah 5.345, dan Pesantren Muhammadiyah sebanyak 440.
