Kasus ini menambah panjang daftar proyek pembangunan rumah sakit daerah yang terindikasi rentan terhadap penyelewengan.
Proyek RSUD Koltim, yang dibiayai oleh dana pemerintah pusat sebesar Rp4,5 triliun untuk pembangunan rumah sakit di 12 kabupaten, menjadi sorotan utama.
KPK menyatakan bahwa keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi tindak pidana korupsi yang lebih besar. KPK berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan proyek pembangunan di masa mendatang. (*)
