“Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dewan Kehormatan BPP Hipmi ini menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dalam merancang dan mengalokasikan anggaran sektor transportasi agar transformasi tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
“Kami meyakini, pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutupnya. (sae)
