English English Indonesian Indonesian
oleh

Fokus Perluasan, Operasional Bandara Arung Palakka Berpotensi Molor hingga 2026

FAJAR, BONE — Rencana pengoperasian kembali Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone diperkirakan akan mengalami penundaan hingga tahun 2026. Pemerintah daerah hingga kini belum berhasil menjalin kesepakatan dengan maskapai penerbangan untuk melayani rute dari dan ke bandara tersebut.

Sebelumnya, beberapa maskapai seperti Wings Air, Trigana Air, dan Susi Air disebut-sebut tengah dipertimbangkan untuk beroperasi di Bandara Arung Palakka. Namun, hingga akhir Juli 2026, belum ada kesepakatan final yang tercapai.

“Insyaallah, kemungkinan bandara ini akan mulai beroperasi kembali pada tahun 2026,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Andi Arman Boby, Selasa, 29 Juli 2026.

Ia menjelaskan, tertundanya pengoperasian bandara lebih disebabkan oleh fokus pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, terutama perpanjangan landasan pacu. Saat ini, panjang landasan pacu masih 1.400 meter dan direncanakan diperluas menjadi 2.500 meter pada tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Bone, di bawah kepemimpinan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, juga telah melakukan peninjauan lahan di Kecamatan Awangpone yang akan dibebaskan untuk perluasan bandara. Lahan yang dibutuhkan seluas 24 hektare ke arah timur, dengan estimasi anggaran pembebasan sebesar Rp30 miliar.

Andi Arman menambahkan bahwa dua rute penerbangan baru telah disepakati, yaitu rute Bone–Morowali dan Bone–Kolaka. Kedua rute tersebut akan dilayani oleh maskapai Trigana Air dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun depan. Namun, untuk rute Bone–Makassar, pihaknya belum dapat memastikan.

“Pesawat jenis ATR-72 baru bisa beroperasi setelah proses perpanjangan landasan pacu rampung,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Arung Palakka, Andi Indar Gunawan, juga menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses perluasan bandara.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk mendapatkan dukungan terhadap proses pembebasan lahan.

“Kami sudah bertemu dengan Gubernur dan Wakil Bupati. Saat ini kami terus mencari dukungan agar proses ini berjalan lancar,” tandasnya. (*/)

News Feed