Walau tidak disebutkan secara langsung, rumor mengenai keterlibatan PSM Makassar dalam daftar tersebut mulai berkembang di kalangan pecinta sepak bola. Apalagi klub berjuluk Juku Eja itu sempat disebut dalam laporan keuangan internal musim lalu yang menunjukkan sejumlah kendala administratif dan finansial.
Lebih dari sekadar kerugian finansial, tunggakan gaji juga berimbas besar pada kesejahteraan mental dan profesionalisme pemain. Situasi ini disebut berpotensi menurunkan semangat bermain dan loyalitas terhadap klub.
Jufriyanto menambahkan bahwa kasus-kasus semacam ini seharusnya bisa diminimalkan jika seluruh klub bersedia mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, baik dari federasi maupun lembaga penyelesaian sengketa.
“Pemain bukan hanya kehilangan haknya, tapi juga kepercayaan terhadap sistem. Ini bisa berdampak jangka panjang terhadap kualitas kompetisi,” tegasnya.
Melihat masih tingginya angka pelanggaran, APPI mendorong PSSI dan operator liga untuk memperkuat pengawasan dan menjatuhkan sanksi tegas bagi klub yang tidak taat terhadap keputusan NDRC.
Selama ini, keberadaan lembaga penyelesaian seperti NDRC dianggap belum cukup efektif menekan kasus-kasus tunggakan gaji, lantaran minimnya eksekusi dan absennya penalti yang tegas dari otoritas liga.
APPI juga mengimbau agar para pemain tak segan untuk melapor dan memperjuangkan haknya melalui jalur resmi. Ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan profesional. (*)
