Warga menilai proyek ini tidak layak dibangun di tengah permukiman padat penduduk. Selain risiko kesehatan, mereka juga mengkhawatirkan pencemaran udara, penurunan kualitas air tanah, serta degradasi kualitas hidup warga sekitar.
Tak hanya dari aspek lingkungan, warga juga mengkritisi aspek pembiayaan proyek. Pembangunan dan operasional PLTSa dinilai akan menjadi beban keuangan bagi Pemkot Makassar.
Skema kerja sama yang melibatkan tipping fee selama 20–30 tahun ke depan dinilai merugikan daerah. Dana besar yang semestinya bisa digunakan untuk program-program pro-rakyat, justru terikat pada proyek yang disebut hanya menguntungkan pihak operator, yakni PT SUS.
Akbar juga mengungkapkan bahwa proses sosialisasi proyek ini dinilai cacat secara prosedural. “Pertemuan yang dilakukan oleh pihak perusahaan hanya formalitas. Tidak melibatkan keterwakilan warga secara utuh, tidak transparan, dan tidak menghasilkan kesepakatan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip partisipasi publik,” ujarnya.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Makassar dan kementerian terkait untuk meninjau ulang proyek ini dan menghentikan seluruh proses perizinan pembangunan PLTSa di lokasi tersebut.
Mereka juga mendorong pendekatan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan berpihak pada keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. (mum)
