PATI, FAJAR — Suasana di Kabupaten Pati kian memanas usai keputusan Bupati Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Gelombang protes warga terus membesar, bahkan memicu kericuhan. Namun Sudewo bersikeras tidak akan mundur dari keputusannya.
“Silakan demo. Bukan cuma 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan kerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” tegas Sudewo.
Kebijakan kontroversial itu tertuang dalam laman resmi Humas Kabupaten Pati, disebutkan bahwa kenaikan hingga 250 persen diputuskan karena tarif PBB di daerah tersebut tidak mengalami perubahan selama 14 tahun. Namun alih-alih mendapat dukungan, masyarakat justru bereaksi keras.
Ketegangan pun pecah pada Selasa (5/8/2025) di depan Kantor Bupati Pati, saat petugas Satpol PP membubarkan penggalangan donasi logistik aksi warga dan mengangkut secara paksa tumpukan air mineral. Aksi itu memicu adu mulut dan saling dorong antara warga dan aparat, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun Instagram @andreli_48.
Rencana demo besar-besaran pun mulai digalang, dijadwalkan pada 13 Agustus 2025, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai membebani rakyat.
Mendagri Tito Karnavian Ambil Langkah Tegas
Polemik ini rupanya sudah sampai ke telinga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia tak tinggal diam.
“Saya tahu dari media. Makanya saya perintahkan Irjen (Inspektorat Jenderal) untuk mengecek langsung kebijakan ini,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
