Setelah dibacakan, dokumen rekomendasi secara resmi diserahkan kepada perwakilan Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Bappenas sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap proses revisi regulasi kepemiluan di Indonesia.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi kontribusi strategis dari kalangan akademisi untuk mendorong regulasi pemilu yang lebih demokratis, bersih dari politik uang, dan menjamin keterwakilan yang setara bagi seluruh warga negara. (sae)
